Headline News

header-int

Materi Rakor membahas kebijakan Pengadaan ASN (CPNS dan Peg Pemerintah dgn Perjanjian Kerja/PPPK)

Senin, 25 Feb 2019, 09:29:43 WIB - 56 | BRAHMANA ADIPUTRA
Materi Rakor membahas kebijakan Pengadaan ASN (CPNS dan Peg Pemerintah dgn Perjanjian Kerja/PPPK)

Padang (18/2): Rakor Kepegawaian Pemprov dgn Kab/Kota se- Sumatera Barat dari Senin siang hingga malam hari (18/2) di Hotel Mercure Padang. Materi Rakor membahas kebijakan Pengadaan ASN (CPNS dan Peg Pemerintah dgn Perjanjian Kerja/PPPK). Sebagaimana Narasumber pejabat dari Kemenpan RB (Bpk. Syamrulrizal), dgn hasil sebagai berikut : 1). Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 agar dilaksanakan sesuai jadual yg ditetapkan melalui surat Menpan RB No. B/507/FP3K/M.SM.01.00/2019 tgl 4 Feb 2019. Pelamar yg dapat mendaftar adalah dari tenaga honorer eks K2 yg database nya sdh terdaftar di BKN; 2). Mekanisme dan prosedur pelaksanaan agar mempedomani Permenpan RB No. 2 Tahun 2019 tgl 11 Feb 2019 ttg Pengadaan PPPK u/ tenaga guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian, dan juga mengacu kpd Perka BKN No. 1 Tahun 2019 tgl 13 Feb 2019 ttg Petunjuk Teknis Pengadaan PPPK; 3). Pasca ditetapkan PP No. 49/2018 ttg PPPK, maka tidak ada lagi pengangkatan dan istilah tenaga honorer di daerah, sbgmana yg diamanatkan oleh PP 48/2005 ttg Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS (PP melarang mengangkat tenaga honorer atau sebutan lain TMT 1 Nov 2005); 4). Tidak ada istilah mutasi antar instansi (pindah antar kab/kota dan prov). artinya formasi PPPK hanya berlaku u/ daerah setempat. Dan terhadap PPPK yg tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat diberhentikan/diputus kontrak hubungan kerja. Perjanjian kontrak kerja dpt diperpanjang setiap tahun sesuai dgn kebutuhan daerah, dan atau s/d masa BUP di jabatan tsb; 5). Pengangkatan dan penetapan PPPK Tahun 2019 ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dgn usul PPK (Gub/Bupati/Walikota) dgn mempedomani dan mempertimbangkan kemampuan APBD masing2 daerah; 6). PPPK tidak ada diklat prajabatan atau pelatihan dasar (diksar) dan tidak ada istilah Calon PPPK. Artinya, apabila seseorang telah lulus dan memenuhi syarat u/ PPPK langsung bekerja sesuai dgn jenis jabatan yg dilamar nya; 7). Terhadap PPPK yg telah diangkat, dan usianya masih dibawah 35 tahun, dapat mendaftarkan diri sebagai CPNS apabila formasi jabatan tersedia yg sesuai dgn kompetensi dan pendidikan yg dimiliki. Demikianlah u/ dimaklumi dan diketahui bersama. Tksh, Salam Pessel Maju (Ahda Yanuar).

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Portal Resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah Informasi guna Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Peduli Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan
© 2019 Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia. Follow Me : Facebook Youtube