1. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PNS;

2. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam satu tahun terakhir;

3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

4. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

5. mengikuti pendidikan pada bidang studi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD yang bersangkutan;

6. mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah terakreditasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

7. mengikuti pendidikan yang dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;

8. bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan; dan

9. tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Untuk memperoleh Surat Tugas Belajar/Tugas Belajar Biaya Mandiri/Tugas Belajar Berkelanjutan sebagaimana dimaksud, PNS yang bersangkutan diusulkan oleh pimpinan OPD ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Kepala BKPSDM, dilampiri:

1. Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah

2. permohonan Surat Tugas Belajar/Tugas Belajar Biaya Mandiri/Tugas Belajar Berkelanjutan dari PNS yang bersangkutan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melalui Kepala OPD;

3. Surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;

4. Surat Pernyataan PNS yang bersangkutan tentang ketentuan dan kewajiban Tugas Belajar dan Tugas Belajar Biaya Mandiri dan Tugas Belajar Berkelanjutan bermaterai 10.000;

5. fotokopi keputusan pangkat terakhir dan/atau keputusan pengangkatan sebagai PNS dilegalisir;

6. fotokopi keputusan/surat mutasi/pindah lokasi kerja yang dilegalisir bagi PNS yang lokasi kerjanya berbeda dengan lokasi kerja yang tercantum pada keputusan pangkat terakhir atau keputusan pengangkatan sebagai PNS;

7. fotokopi SKP 1 tahun terakhir dilegalisir;

8. rekomendasi, keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan uraian tugas PNS yang bersangkutan dari pimpinan OPD;

9. keterangan dari pimpinan lembaga pendidikan bahwa yang bersangkutan lulus ujian masuk;

10. jadwal pelajaran/kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga pendidikan;

11. keterangan akreditasi sekolah/lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; dan

12. pernyataan bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan dan tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah oleh yang bersangkutan.